Yang ribut soal politik identitas itu saya kira mereka yang berpolitik tak jelas identitasnya. Lalu bagaimana mungkin berpolitik tanpa kejelasan identitasnya mau diharap kandidat yang tak jelas identitasnya. Apakah politik tanpa identitas itu tidak sama dengan pilitik uka-uka?
Kayaknya, justru kalau mau serius berpolitik itu harus jelas identitasnya. Sehingga segmen pendukungnya bisa jelas juga memberikan dukungan. Tak bisa menebak seperti kucing dalam karung. Warna apa belang dan lirengnya tidak ketahuan.
Seorang kandidat yang mau didukung dalam Pilkada, Pileg apalagi Pilres harus jelas juga identitasnya. Lulusan dari mana, ijazahnya apa, serta latar keluarga bagus atau abh-abu tak jelas seperti mengisi teka teki silang yang bisa spekulasi sifatnya.
Identitas seniman dan budayawan harus mendapat kejelasan latar belakang kandidat mau didukung dan hendak dimenangkan dalam yang mungkin sudah bisa digarap berlangsung jujur, bebas dan transparan itu sekarang.
Lha, kok masih rewel dengan politik identitas yang tak boleh diperjelas asal usul dan riwayatnya. Sebab politik identitas itu justru diperlukan bagi pendukung — umumnya rakyat — yang tidak boleh ditipu dengan memalukan identitas atau ijazah. Karena bagi kawan ojek online yang hendak memberikan dukungan perlu juga tampil dengan identitas ojek online yang solid dan maha dakhsyat potensi maupun kekuatannya untuk mengumpulkan suara. Bahkan untuk ikut kampanye dan mempromosikan kandidat unggulannya.
Sama dengan media online sekarang yang sedang berada diatas angin menumbangkan media maenstren boleh saja tampil memberikan dukungan kepada kandidat yang mau dan sesuai dengan aspirasi mereka. Karena mau melindungi dan membuka peluang kerja yang bagus dan luas dalam upaya menyampaikan informasi, publikasi bahkan sebagai agen informasi untuk memenangkat kandidat idolanya.
Lalu mengapa politik identitas jadi dianggap famali bahkan haram untuk ikut menyemarakkan pesta demokrasi yang katanya bebas, jujur dan adil itu ?
Jadi hanya kepada mereka yang percaya dengan uja-uka saja politik identitas itu seperti makruh dan terlarang tanpa pijakan hukum dan dalilnya yang soheh. Sebab komunitas di kampung kami dengan identitas yang jelas tetap akan komit dan konsisten mendukung satu calon dengan siapun pasangan yang dipilihnya kelak. Karena komunitas di kampung kami memiliki visi dan missi yang sama dengan kandidat pilihan yang sudah sejak lama menjadi perhatian serius, dibanding kandidat abak-abal lainnya atas dasar pesanan maupun titipan.
Artinya, warga kampung kami pun sah dan pantas menaruh harapan yang juga dititipkan untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan keluarga dan kelompoknya saja.
Yang terjadi selama ini adalah perlakuan seperti itu. Seperti terhadap petani yang dibujuk untuk meningkatkan produksi pangan, tapi pupuk dan harga penjualan hasil panen petani dibiarkan dilahap tengkulak atau bahkan rentenir yang terorganisir seperti mavia judi dan sindikat narkoba di Indonesia
