Manusia yang tak punya rasa malu itu dapat segera dipastikan tidak punya etika, tidak ber mmoral dan tidak punya akhlak. Sebab etika, moral dan akhlak itu cermin nyata dari harga duri dan martabat kemanusiaan manusia untuk membedakan dirinya dari makhluk lain yang tak layak disebut manusia.
Jadi siapapun yang kembali mewacanakan adar jabatan Presiden dapat melampaui batas dua priode jelas menghina akal sehat, khianat terhadap konstitusi yang sudah diacak-acak itu dan semakin merusak tata negara yang sudah rusak.
Ketika Pemilu harus ditunda, bukan sekedar mengencingi demokrasi yang sudah dibangga-bangakan hebatnya di Indonesia, tetapi bagaimana untuk sejumlah Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten serta Kotamadya misalnya yang sudah dinonaktifkan dan diganti seenaknya oleh pejabat yang merasa memiliki wewenang untuk menunjuk penggantinya dengan pejabat sementara itu.
Mungkin boleh dicoba untuk membuktikan jika kerusuhan tidak bakal terjadi dengan ulah yang culas itu. Sebab kekesalan warga masyarakat seperti sudah menembus ubun-ubun, tak lagi mampu ditahan. Belum lagi beban hidup yang semakin mencekik.
Warga masyarakat bukan tidak peka terhadap dirinya yang diperlakukan semacam bulan-bulanan permainan yang tak diangap sebagai apa-apa.
Jadi anggapan terhadap rakyat itu tak tahu apa-apa dan tidak akan bereaksi diluar perkiraan banyak orang, adalah sebuah kecerobohan. Sebab rasa sabar dan kemampuan menahan kejengkelan itu pasti ada batasnya. Karena itu pemerintah dengan segenap aparatnya patut memahami kondisi psikologis rakyat yang terus membungkam. Karena pada puncak klimaknya yang dilakukan bukan lagi kata-kata, tetapi tindakan menurut mereka yang sesuai untuk memuaskan semacam dendam yang sudah terlalu lama terpendam.
Sikap munafik, hipokrit bukan tidak dipahami rakyat, sebab sejak jamannya Mochtar Lubis dahulu sudah mengingatkan sikap buruk tersebut. Minimal begitulah hidup suburnya kaum penjilat, pencari kesempatan ditengah kegaduhan, sekedar untuk menyelamatkan diri sendiri, seperti adanya fenomena yang digagas sejumlah Posko Negarawan oleh tokoh GMRI untuk menjawab krisis etika, krisis moral dan krisis akhkak yang tak mungkin diharap tampilnya seorang negarawan yang berpikir dan berjuang demi dan untuk negara serta bagi segenap warga bangsa Indonesia.
Sejumlah Posko Negarawan yang sudah didirikan di berbagai daerah dan tempat, sesungguhnya bermula dari GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) dengan fokus utama membangun etika, moral dan akhlak tanpa kecuali dari bilik agama serta kepercayaan apapun. Yang utama, dengan modal ajaran dan tuntunan agama masing-masing, setiap orang diharap dapat semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan.
Basis etika, moral dan akhlak sumber dan nilainya sungguh banyak yang dapat digali dan dikembangkan dari ajaran dan tuntunan semua agama yang dapat dipastikan akan selalu mengarahkan pada sikap bijak dan sikap baik kepada semua manusia yang lain. Itulah hakekat dari pemahaman paling sederhana yang dimaksudkan dari rachmatan lil alamin itu. Dan manusia — sepatutnya meneguhkan dirinya dari pengertian khalifah Tuhan di muka bumi.
Pada akhirnya, sikap kemaruk, tamak, rakus tak hanya harta benda semata, tapi juga jabatan dan kekuasaan dominan dilakukan oleh mereka yang pintar, kaya, memiliki jabatan dan posisisi penting — entah di pemerintah atau perusahaan raksasa — tetapi tidak punya etika, moral dan akhlak. Dan semua koruptor dan para pengentit duit rakyat itu — adalah orang pintar. Tapi, ya itu tadi tidak punya etika (budaya), moral dan akhlak yang diteguhi sebagai ikatan (keyakinan) kepada Tuhan.
Maka itu wajar, nilai sakral kesepatakan bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila seperti barang mainan yang sudah lapuk. Padahal, para pejuang bangsa yang telah menebus kemerdekaan bangsa Indonesia dengan sepenuh jiwa dan raga, pasti akan mengutuk para pengkhianat bangsa dan pengkhianat negara ini.
Hanya saja, azabnya mungkin akan mengenai anak dan cucumu kelak, atau sudah mulai kalian rasakan mulai hari ini. Sebab rintihan rakyat mengenai hukum yang jadi mainan dan transaksi bisnis, harga kebutuhan pokok yang dibiarkan liar dan ganas memeras rakyat, serta kesembronoan tata kelola asset bangsa, cukup menjadi kutukan yang akan segera dirasakan. Sebab suara rakyat adalah suara Tuhan.
Begitulah, ketika suara rakyat diabaikan, hanya kutukan dan azab yang akan datang menghampiri kalian yang khianat terhadap rakyat.
Banten, 12 Desember 2022
