JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Bombana mengusulkan penambahan armada kapal feri dan penguatan infrastruktur kepelabuhanan kepada Kementerian Perhubungan RI. Usulan itu dibahas dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
Langkah ini ditempuh untuk mempercepat penguatan konektivitas maritim di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sekaligus membuka keterisolasian wilayah pesisir dan kepulauan.
Hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. yang didampingi Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Plt. Kepala Dinas Perhubungan Asdar Darwis, ST., serta Anggota DPRD Bombana Nasaruddin, SH., MH. dan Yudi Utama Arsyad, SM.
Satu Kapal Tak Cukup untuk Kabaena
Bupati Burhanuddin secara resmi mengusulkan penambahan kapal feri pada lintasan Kasipute–Kabaena, mencakup rute Kasipute–Dongkala dan Kasipute–Tanjung Pising. Saat ini masyarakat hanya mengandalkan KMP Oputa Yi Koo dan KMP Dharma Kencana I.
Keterbatasan armada menyebabkan akses kerap lumpuh saat salah satu kapal dok. Akibatnya, distribusi bahan pokok terhambat dan biaya logistik warga melonjak.
“Pengembangan fasilitas pelabuhan sangat penting untuk mendukung konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta membuka peluang investasi yang menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Burhanuddin.
Ia menegaskan, konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bagi masyarakat kepulauan. Dengan fasilitas yang lebih baik, biaya logistik diharapkan turun dan perekonomian antarwilayah tumbuh.
Respon Kemenhub: Siap Fasilitasi, UPP Dikaji
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla, Dr. Muhammad Anto Julianto, menyatakan pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III di Bombana belum dapat direalisasikan langsung. Pembentukan UPP harus mengikuti regulasi dan ketentuan yang berlaku.
Meski begitu, Ditjen Hubla akan meninjau ulang wilayah kerja dan cakupan pelayanan kepelabuhanan yang melayani Bombana. Kajian urgensi pembentukan UPP Kelas III juga akan dilakukan sebagai bahan pertimbangan kebijakan ke depan.
Terkait kebutuhan feri tambahan, Ditjen Hubla siap memfasilitasi dan mengomunikasikan dengan penyedia layanan penyeberangan untuk mencari solusi yang tepat.
Untuk pengembangan pelabuhan feri dan peningkatan fasilitas, Kemenhub membuka ruang bagi Pemkab Bombana mengajukan dokumen perencanaan sebagai dasar proses pengembangan ke depan.
Usulan peningkatan konektivitas ke Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya juga akan dikaji lebih lanjut untuk menentukan skema dukungan yang sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Komitmen Tindak Lanjut
Audiensi tersebut menghasilkan respon positif. Ditjen Hubla pada prinsipnya mendukung pengembangan infrastruktur kepelabuhanan dan peningkatan konektivitas transportasi di Bombana.
Bupati Burhanuddin berkomitmen segera melengkapi dan menyampaikan seluruh dokumen administratif yang dibutuhkan agar usulan strategis dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sehingga berbagai program yang menjadi kebutuhan masyarakat Bombana dapat diproses dan direalisasikan secepat mungkin,” tegas Burhanuddin.
Menurut dia, tingginya ketergantungan masyarakat pada transportasi laut menuntut dukungan infrastruktur pelabuhan yang memadai dan representatif.
Melalui dukungan Kemenhub, Pemkab Bombana berharap konektivitas antarwilayah semakin terbuka, arus logistik lancar, dan perputaran roda ekonomi masyarakat tumbuh merata.(fan)
