KENDARI – Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Darwin mendukung penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah presiden.
Darwin menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah presiden bukan sekadar menjalankan amanat konstitusi, melaikan juga bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional.
“Posisi ini penting agar koordinasi keamanan nasional berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme kewenangan,” ujar Darwin, Rabu 28 Januari 2026.
Bupati Muna Barat ini mengatakan, profesionalisme Polri justru harus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta akuntabilitas, bukan dengan mengubah struktur kelembagaan yang berpotensi menimbulkan polemik baru.
Darwin menambahkan, Golkar Sultra konsisten mendukung institusi Polri yang presisi, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepemimpinan nasional di bawah presiden.
Diketahui sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan Polri berada di bawah kementerian. Sikap tegas Kapolri Listyo tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Senayan pada Senin 26 Januari 2026.
Menurut Listyo, posisi Polri saat ini yang berada di bawah presiden sudah sangat ideal. Sebab, bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) maupun bidang hukum.
Selain itu, kata Lstiyo, posisi Polri di bawah kementerian bisa berpotensi menimbulkan matahari kembar.
Bahkan, bila ditawari menjadi menteri kepolisian, Listyo secara tegas akan menolak jabatan itu dan lebih memilih menjadi petani.
“Saya tegaskan di depan bapak dan ibu sekalian, saya menolak polisi di bawah kementerian. Oleh karena itu, meletakan polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” tegasnya. (lin)
