KONAWE KEPULAUAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ultimatum tegas kepada PT Gema Kreasi Perdana (GKP) untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pasca pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian Kehutanan di Desa Suka Rela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara.
KPK Minta Pemda Pastikan Kewajiban Dipenuhi
Deputi Pencegahan Korupsi KPK RI, Epa Kartika, menekankan bahwa dengan pencabutan IPPKH, aktivitas penambangan PT GKP harus dihentikan, dan perusahaan wajib memenuhi seluruh kewajiban pasca tambang.
“Kami meminta Pemda untuk memastikan hal tersebut,” kata Kartika saat meninjau lokasi penambangan PT GKP pada Senin, 28 Juli 2025.
Fokus Pengawasan pada Pemenuhan Kewajiban
Kartika juga menekankan bahwa anak perusahaan Harita Group ini tak lagi berhak beroperasi. Fokus pengawasan kini tertuju pada pemenuhan kewajiban pasca tambang oleh perusahaan.
“KPK meminta bantuan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pelaporan untuk memastikan semua kewajiban dipenuhi,” tambah Kartika.
Rapat Koordinasi Pertambangan
Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan Muda KPK RI, Septa Adi Wibawa, menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi dan supervisi di Konawe Kepulauan melibatkan beberapa kementerian, termasuk ESDM, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan.
Rapat koordinasi pertambangan di Kendari pada hari Rabu mendatang, yang akan dihadiri Gubernur Sultra, akan membahas seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara, termasuk kasus PT GKP di Pulau Wawonii sebagai contoh penertiban tata kelola pertambangan di Indonesia.(red)
