KENDARI – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Dr. Muh. Endang SA, mengingatkan Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, agar lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah utama yang membelit masyarakat Sultra, ketimbang sibuk mengurusi jembatan Muna-Buton. Karena jembatan tersebut dari sisi urgensi hanya akan menghubungkan dua pulau yaitu Muna dan Buton saja, tidak menghubungkan kepulauan dan daratan sebagai entitas utama demografi dan ekonomi Sultra.
Lagi pula, rencana pembangunan jembatan Muna-Buton itu tidak termasuk dalam delapan visi-misi ASR-Hugua pada pilkada 2024 lalu. Problem yang dialami masyarakat Sultra di antaranya infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di mana-mana, APBD yang defisit dan makin cekak karena belanja rutin lebih tinggi daripada belanja publik, pengelolaan SDA yang buruk, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan, serta digitalisasi wilayah karena daerah blankspot di Sultra masih tinggi, harga nilam yang turun.
“Seharusnya, menjadi konsen ASR untuk diselesaikan. Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan ASR-Hugua berjalan landai, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi, seremonial, tanpa inovasi dan kreativitas, seperti kapal tak ada tujuan,” kata Endang melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Senin, 14 Juli 2025.
Endang juga memberikan contoh bahwa di bidang pendidikan, salah satu visi-misi ASR-Hugua adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa. Namun, pada musim tahun ajaran baru ini, tidak ada kabar bahwa ada pembagian seragam gratis di sekolah.
Sementara itu, di beberapa tempat, orang tua mengeluh karena seragam sekolah dan seragam ekstrakurikuler mahal serta diperjualbelikan di sekolah.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak serius dalam menjalankan visi-misinya. Kita juga belum mendengar ada rencana besar ASR tentang pendidikan berkualitas dan murah di Sultra,” katanya.
Selain itu, Endang juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita belum mendengar ada rapat koordinasi ASR bersama Bupati/Walikota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah. Gubernur dan Bupati/Walikota jalan sendiri-sendiri,” kata Endang politisi Demokrat itu.
Contohnya adalah pengoperasian bandara Sugimanuru Muna Barat dan Matahora Wakatobi. Bupatinya mengurus sendiri, dan layanan penerbangan pada kedua bandara tersebut sering macet atau belum maksimal. Padahal, kedua bandara tersebut merupakan gerbang konektivitas wilayah, yang hakikatnya gubernur harus tampil di depan untuk mengakselerasi urusan khususnya yang terkait dengan pemerintah pusat.
Endang juga menyoroti masalah banjir di Kota Kendari. Publik juga belum mendengar road map besar ASR dalam mencegah banjir di Kota Kendari. “Kita tahu, tanggung jawab pembangunan Kota Kendari bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi,” sentil Endang.
“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Sultra, hindari kerja pencitraan nirfaedah, fokus pada penajaman dan implementasi visi-misi yang diperjanjikan dengan rakyat Sultra saat kampanye pilkada,” tutup Endang.(red)
