PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Pernyataan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, yang mengkritik kelayakan calon gubernur berdasarkan asal kesukuan menuai kecaman dari Tim Hukum pasangan calon Andi Sumangerukka (ASR) – Hugua.
Menurut Musafir AR selaku Tim Hukum ASR-Hugua, komentar tersebut menyesatkan, tidak mencerdaskan, dan berpotensi mencederai prinsip kebhinekaan serta demokrasi di bumi anoa.
“Ini bukan pemilihan kepala suku, melainkan pemilihan kepala daerah. Pernyataan itu menyesatkan, tidak mencerdaskan masyarakat, dan berbahaya bagi demokrasi kita. Pilkada adalah ajang memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, bukan asal-usul kesukuan,” ungkap Musafir tegas pada Senin, 4 November 2024.
Musafir menekankan bahwa sebagai wilayah multietnis, Sultra mengedepankan harmoni dan persatuan di antara suku-suku seperti Tolaki, Buton, Muna, Moronene, Bugis, dan Bajo. Keragaman inilah yang menurutnya menjadi kekuatan utama bagi kemajuan provinsi.
“Sultra ini kaya budaya dan suku, yang menjadikan kita kuat dan inklusif. Menonjolkan isu kesukuan justru berlawanan dengan semangat kebangsaan dan kebhinekaan yang kita junjung,” katanya.
Lebih lanjut, Musafir menyatakan keprihatinan atas pernyataan Nur Alam yang dinilai diskriminatif dan mengganggu persatuan masyarakat Sultra. Dia menekankan bahwa dalam demokrasi, hak konstitusional untuk mencalonkan diri dijamin oleh UUD 1945 dan tidak boleh dihalangi oleh faktor kedaerahan.
“Kami menilai bahwa pendapat Pak Nur Alam tidak hanya keliru, tapi juga berpotensi memecah belah masyarakat. Hak untuk mencalonkan diri dan dipilih adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan berbasis asal-usul daerah tidak hanya tidak mendidik, tetapi juga bisa mengoyak persatuan di tengah keberagaman yang telah lama kita jaga,” tegas Musafir.
Dia menambahkan bahwa sebagai provinsi yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, Sultra memiliki keragaman yang menjadi modal sosial yang penting dalam pembangunan. Musafir menegaskan bahwa menonjolkan isu kesukuan dalam pilkada justru merusak kebersamaan yang telah dibangun dengan baik selama ini.
Musafir menekankan bahwa ASR-Hugua berkomitmen mengedepankan prinsip inklusivitas dalam kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin daerah harus bisa merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang suku atau asal daerahnya.
“Sultra ini rumah bagi berbagai etnis, dan kita harus menghormati perbedaan tersebut. ASR-Hugua hadir dengan visi pembangunan yang berfokus pada persatuan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Kami ingin menunjukkan bahwa pemimpin daerah yang baik adalah yang mampu mencakup semua kalangan,” tambah Musafir.
Musafir juga menekankan pentingnya keberagaman dalam pengambilan kebijakan daerah, sehingga semua kelompok merasa diwakili dan dihormati. Dengan program yang dirancang untuk pemerataan pembangunan, ASR-Hugua berkomitmen membangun Sultra yang lebih adil dan inklusif.
Tim Hukum ASR-Hugua juga mengingatkan bahwa hak untuk mencalonkan diri dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tanpa diskriminasi.
“Konstitusi kita menjamin bahwa semua warga negara, tanpa memandang asal daerah atau suku, memiliki hak yang sama dalam pemilihan. Pernyataan diskriminatif semacam ini jelas bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebangsaan yang kita junjung tinggi,” jelas Musafir.
Dia menegaskan bahwa hak mencalonkan diri adalah hak fundamental dalam demokrasi dan tidak boleh dibatasi oleh alasan yang tidak berdasar hukum. Musafir mengingatkan bahwa Sultra membutuhkan pemimpin yang mampu menghargai keberagaman dan memiliki visi yang jelas untuk pembangunan daerah.
Musafir juga mencatat bahwa tingginya elektabilitas ASR-Hugua mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pasangan ini.
“Jika elektabilitas ASR-Hugua terus meningkat, itu adalah bukti bahwa masyarakat Sultra menginginkan pemimpin yang berintegritas dan memiliki visi yang jelas untuk pembangunan daerah. Masyarakat menginginkan sosok pemimpin yang mampu mempersatukan, bukan sebaliknya,” kata Musafir.
Menurutnya, masyarakat Sultra mendambakan pemimpin yang berkomitmen untuk kesejahteraan semua kalangan, tanpa memandang asal-usul kesukuan. ASR-Hugua, kata dia, siap menjawab harapan masyarakat tersebut dengan program-program unggulannya yang berfokus pada pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Musafir menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya regenerasi kepemimpinan di Sultra. Menurutnya, ASR-Hugua menawarkan perubahan dari praktik oligarki politik yang didominasi oleh keluarga atau kelompok tertentu.
“Kami berkomitmen untuk membuka peluang bagi pemimpin-pemimpin baru yang benar-benar mampu membawa perubahan. Demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok, tetapi harus menjadi hak setiap individu yang layak dan memiliki integritas. ASR-Hugua hadir untuk membawa perubahan tersebut,” tandasnya.(hsn)
