PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sultra di minta turun ke lapangan guna meninjau lokasi dan aktivitas pembangunan jetty PT Margo Karya Mandiri (MKM) di Kabupaten Bombana.
Pasalnya, bebebrapa pihak tengah mempertanyakan legalitas pembangunan terminal khusus (jetty) oleh PT MKM di Desa Batuawu Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana. Salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra)
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, kehadiran Polda dan Dishub Sultra penting untuk mengetahui legalitas pembangunan tersus PT MKM
“Pemeriksaan legalitas pembangunan Tersus, juga bagian dari upaya preventif terhadap kejahatan UU Pelayaran”, katanya kepada media ini, Rabu, 21 September 2024.
Lebih lanjut, aktivis nasional itu juga meminta Polda dan Dishub Sultra untuk memriksa kelengkapan dokumen PT MKM dalam melakukan pembangunan Tersus.
Pertama terkait dengan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebab ini penting karena berdampak langsung dengan lingkungan hidup.
Kemudian, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) serta Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
“Amdal, RKL dan RPL merupakan dokumen penting bagi perusahaan wajib amdal sebelum melakukan kegiatan usaha”, jelasnya.
Selain itu, ada izin lokasi atau koordinat yang merupakan syarat untuk mendapatkan izin pembangunan terminal khusus (tersus).
“Namun izin pembangunan ini hanya izin untuk membangun tersus, bukan untuk mengoperasikan”, terangnya.
Hendro menjelaskan, untuk mendapatkan izin pengoperasian terminal khusus mesti ada rekomendasi dari syahbandar setempat setelah melakukan uji coba di tersus yang di maksud.
“Jadi izin pembangunan tersus dan izin pengoperasian tersus itu adalah dua hal yang berbeda”. Jelasnya.(hsn)
