MUNA – Warga di Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.
Keluhan tersebut disampaikan seorang warga melalui video yang beredar dan viral di media sosial. Dalam rekaman itu, warga mengaku selama kurang lebih satu dekade bermukim di wilayah tersebut, belum pernah menerima bantuan pembangunan, baik untuk perbaikan rumah maupun infrastruktur jembatan.
Ia menilai proses pendataan bantuan di tingkat kelurahan dan kecamatan belum memberikan hasil yang dirasakan masyarakat.
“Sudah kurang lebih 10 tahun kami tinggal di sini, belum ada yang namanya bantuan. KTP kami sudah menumpuk di lurah dan di camat, tapi tidak ada hasil,” ujar warga tersebut dalam video yang dilihat pada Minggu, 13 September 2026.
Selain minimnya bantuan, warga juga menyoroti dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial perumahan. Menurut dia, bantuan justru diterima warga yang dinilai kurang membutuhkan, sementara masyarakat pesisir yang benar-benar membutuhkan belum mendapatkan perhatian.
“Kami tidak selalu menuntut bantuan perumahan, tetapi kemarin ada bantuan perumahan yang justru didapat oleh nelayan yang tinggal di kebun sana, sementara nelayan yang tinggal di sini tidak dapat,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan yang paling mendesak saat ini bukan bantuan untuk kepentingan pribadi, melainkan perbaikan akses jembatan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas sehari-hari masyarakat.
Warga mengaku selama ini terpaksa melakukan perbaikan jembatan secara swadaya melalui gotong royong. Kondisi tersebut dinilai tidak dapat terus dilakukan karena membutuhkan biaya dan tenaga masyarakat.
“Bantuan kalian ini sangat berarti untuk perbaikan jembatan kami, agar anak-anak kami tidak kenapa-kenapa saat pergi sekolah dan ekonomi kami juga bisa hidup,” ujarnya.
Warga juga menyinggung janji pembangunan yang kerap disampaikan para calon legislatif saat momentum pemilihan umum. Ia mengaku kecewa karena janji tersebut dinilai tidak lagi terlihat setelah proses pemilihan selesai.
“Dulu waktu pemilihan, banyak caleg janji sana-sini, tapi setelah selesai mereka hilang,” ketusnya.
Kekecewaan terhadap proses birokrasi di tingkat bawah turut membuat warga berharap agar penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan secara lebih transparan dan tepat sasaran.
Ia bahkan mengusulkan agar bantuan yang menjadi hak masyarakat dapat disalurkan langsung kepada penerima tanpa melalui terlalu banyak perantara birokrasi.
“Kalau ada pemerintah yang mau membantu, cukup salurkan langsung ke rekening saja. Tidak usah lewat kelurahan, kecamatan, atau kabupaten, karena bantuan itu sering kali tidak sampai ke kami,” pintanya.
Di akhir pernyataannya, warga kembali menekankan pentingnya perbaikan jembatan. Menurutnya, kondisi infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan anak-anak yang setiap hari melintas menuju sekolah serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. (lin)
