PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Pemda Muna Barat (Mubar) kepada salah satu mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) menuai tanggapan dari beberapa aktivis senior, salah satunya Bram Barakatino.
Mantan ketua Pospera Kota Kendari itu mengecam keras tindakan PJ Bupati Mubar atas somasi yang dilayangkan kepada saudara Mukmin lewat kuasa hukumnya akibat dari demonstrasi yang dilakukanya.
Menurut dia, tindakan yang dilakukan PJ Bupati Mubar Dr Bahri dalam merespon kritikan masyarakat telah mencederai nilai-nilai Demokrasi.
“Saya ndak habis pikir, kok masi ada pejabat yg “Kampungan” kayak PJ Bupati Mubar ini. Seolah dia ndak paham bahwa kritik itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi” katanya, Kamis, 4 Mei 2023.
Bram menilai Direktur Perencanaan Keuangan Daerah itu adalah pemimpin yang anti kritik, hal itu menurut dia terlihat dari cara merespon kritikan yang datang dari warganya.
“Di era reformasi ini, haram hukumnya ada pejabat yang anti kritik. Ini mesti dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, mengingat betapa peliknya proses yang dilewati bangsa ini dalam perjuangan mewujudkan negara yg demokratis”, tegasnya.
Wakil Ketua KNPI Sultra itu juga mengatakan bahwa kuasa hukum PJ Bupati Mubar tidak memahami konteks dan penempatan istilah dan terkesan memaksakan somasi yang dilayangkan sebab tidak berdasar.
“Sejak kapan Kabupaten Muna Barat punya kuasa hukum? prematur sekali cara berpikirnya. Gimana dia maknai itu anggapannya bahwa ada warga Daerah Mubar dianggap telah melakukan sesuatu yang merugikan, mencemarkan dan menghina nama baik Pemda Muna Barat karena aksi demonstrasinya”, bebernya
Dirinya menegaskan, sikap terkait persoalan ini merupakan wujud dari solidaritas sebagai sesama kelompok penggerak serta dukungan penguatan untuk saudara mukmin.
“Sebagai bentuk solidaritas sesama aktivis, dukungan dan penguatan akan terus kami berikan untuk saudara Mukmin, salah satunya mungkin, dalam waktu dekat ini kami bersama teman-teman akan menyurat di Kementerian Dalam Negeri guna meminta Mendagri agar segera mencopot dan mengganti PJ Bupati Muna Barat” tutupnya.
TIM
