PENAFAKTUAL.COM, MUNA – Rencana pengukuhan Sunarti sebagai Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat penolakan dari puluhan Kepala Desa (Kades).
La Firman selalu Kepala Desa Mataindaha Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna mengatakan sebanyak 74 Kades yang ada di Bumi Sowite menolak keras rencana pengukuhan Ibu Sunarti sebagai Ketua APDESI.
Penolakan itu, kata Firman karena kepengurusan APDESI di bawa komando Ibu Sunarti tidak melalui hasil musyawarah mufakat dari para kepala desa.
“Pengukuhan Ketua APDESI Kabupaten Muna atas nama Ibu Sunarti tidak dilegitimasi karena tidak melalui hasil musyawarah. Makanya kami tolak,” katanya kepada media ini, Selasa, 17 Oktober 2023.
Pengukuhan pengurus APDESI bukan melalui hasil musyawarah ini kata dia, tentu membuat dirinya dan puluhan Kades lainya seakan tidak ada nilainya.
“Kamu juga ini merasa, dengan kapasitas kami sebagai Kepala Desa seakan-akan kita tidak dihargai dan bisa di bolak-balik oleh mereka,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan dirinya bersama puluhan Kades lainya, tidak mempersoalkan siapapun yang akan menahkodai pucuk pimpinan APDESI di Kabupaten Muna.
Hanya saja menurut dia, kepengurusan APDESI harus melalui hasil kesepakatan bersama, atau musyawarah mufakat sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
“Saya sepakat siapapun yang jadi ketua APDESI nanti, tidak jadi masalah untuk kami. Tapi harus melalui musyawarah mufakat hasil keputusan bersama, sehingga kita bisa kuat dalam menjalankan organisasi,” bebernya.
Hal senada juga diungkapkan oleh M Asdam Sarbriyanto Kades Lagasa Kecamatan Duruka. Ia mengaku, pengukuhan Kades Napalakura itu, sebagai ketua APDESI Muna hanya akan menimbulkan polemik dan akan berdampak pada jalannya roda organisasi.
“Apapun itu kami menolak karena karena kepemimpinan Ibu Sunarti ini, bukan hasil musyawarah para kepala-kepala Desa,” tegasnya.
Dirinya juga kata dia, tidak ingin membuat kegaduhan dalam kepengurusan organisasi APDESI, jika dilakukan dengan cara musyawarah bersama.
“Kami tidak mempersoalkan siapapun yang jadi ketua, tapi pemilihannya harus melalui mekanisme sesuai aturan organisasi,” tutupnya.(**)
