KENDARI – Puluhan massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Haluoleo (KBM UHO) bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu 8 April 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut aparat penegak hukum segera menangkap pelaku lapangan hingga aktor intelektual atas penyerangan terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Mereka juga mendesak agar para pelaku diadili melalui peradilan umum.
Selain itu, demonstran menyoroti dugaan keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Mereka meminta agar institusi militer dikembalikan pada fungsi utamanya serta mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Aksi tersebut juga diwarnai penolakan terhadap rencana pembangunan dan perluasan struktur komando teritorial TNI, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
Koordinator Ruang Sipil, La Ode Muh Safaat, menyatakan bahwa revisi UU Peradilan Militer penting dilakukan karena dinilai berpotensi melindungi oknum TNI yang melakukan pelanggaran hukum.
“Kami melihat UU (peradilan militer) ini hanya akan menjadi tameng bagi prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak manusia, untuk terhindar dari proses peradilan dan mereka dilindungi,” ujar Safaat di Kantor DPRD Sultra.
Terkait perluasan struktur komando militer, Safaat menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi yang menekankan perampingan kelembagaan TNI dan peningkatan profesionalisme prajurit.
“Perampingan kelembagaan itu semaksimal mungkin markas-markas komando untuk tidak dibentuk, lebih kepada peningkatan profesionalisme prajurit,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perluasan struktur komando militer berpotensi memengaruhi kebebasan masyarakat sipil dalam berekspresi.
Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan massa aksi.
“Empat poin tuntutan ini akan kami tindak lanjuti sebagai keputusan bersama DPRD Sultra untuk diteruskan ke pemerintah pusat,” ujar Tariala saat menemui massa aksi. (lin)
