KENDARI – Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan update terkini terkait penanganan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2014. Kasus ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan menimbulkan keharusan bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan proses hukum dengan transparan dan akuntabel.
Dalam kasus ini, dua tersangka telah menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan, namun satu tersangka lainnya masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 11 tahun. Polda Sultra berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian, S.I.K, menjelaskan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra kini menangani penanganan DPO tersebut.
“Audit internal yang dilakukan sebelumnya menghasilkan dua rekomendasi penting, yaitu penanganan perkara selanjutnya ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sultra dan memberikan sanksi kepada petugas yang lalai dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),” ujarnya.
Sanksi telah diberikan kepada petugas yang lalai berupa penempatan khusus, demosi jabatan selama 3 tahun, dan pembatalan keikutsertaan dalam pendidikan perwira. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian.
Sementara itu, DPO tersebut telah dipanggil sebanyak dua kali oleh penyidik Ditreskrimum, namun belum memenuhi panggilan karena alasan transportasi laut. Pemeriksaan dijadwalkan minggu depan, dan Polda Sultra berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas.
Polda Sultra berharap masyarakat dapat memahami proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan dukungan penuh dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.(red)
