Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Hukrim · 9 Agu 2023 00:31 WITA ·

Diduga “Main Mata” dengan Perusahaan, Kepala KUPP Raha Dilaporkan ke Dirjen Perhubungan Laut


 Aktivitas bongkar muat curah padat berupa batu suplit dan pasir di Pelabuhan Nusantara Raha. Foto: Istimewa Perbesar

Aktivitas bongkar muat curah padat berupa batu suplit dan pasir di Pelabuhan Nusantara Raha. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, JAKARTA – Lembaga Pemuda Pemerhati Kabupaten Muna atau LPMM melaporkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Raha ke Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republk Indonesia di Jakarta pada Senin, 7 Agustus 2023 kemarin.

Laporan tersebut buntut dari aktivitas bongkar muat curah padat (batu suplit dan pasir) yang dilakukan di Pelabuhan Nusantara Raha, Muna, Sulawesi Tenggara karena diduga ada ‘kongkalingkong’ antara Kepala Syabandar Raha dengan oknum perusahaan pemilik curah padat tersebut hingga kerap meresahkan masyarakat setempat.

M Ramadhan, Presidium LPPM menuturkan, aksi bongkar muat tersebut membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat Kota Raha.

“ Iya, kami laporkan dan berkas laporannya sudah diterima oleh pihak Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI. Paling akan diproses dalam waktu dekat, karena aktivitas ini telah banyak menimbulkan penolakan oleh masyarakat karena sangat mengganggu usaha mikro kecil menengah (UMKM), telah menimbulkan kecelakaan lalu-lintas bagi masyarakat serta membuat polusi debu di kawasan sarana olahraga di Kabupaten Muna yang notabene berada di pusat kota”, ujarnya, Selasa, 8 Agustus 2023.

Bukti pelaporan ke Dirjen Perhubungan Laut. Foto: Istimewa

Pelabuhan Nusantara Raha kata dia, memiliki peran penting sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dan arus mobilitas masyarakat Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Jika mengacu pada undang-undang pelayaran pasal 1 ayat 1, fungsi pokok pelabuhan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi”, terang dia.

Adapun Pelabuhan Nusantara Raha, lanjut dia, didominasi oleh kegiatan arus naik turun penumpang dari Muna ke Kendari serta Bau-Bau dan menggunakan jasa kapal-kapal yang beroperasi di daerah tersebut. Yakni, kapal pelni, kapal perintis, dan kapal cepat (express cantika, bahari) maupun kapal malam yang berfungsi sebagai transportasi antar jemput serta memiliki status sebagai pelabuhan pengumpul atau pelabuhan rakyat.

“Namun sangat disayangkan, hasil investigasi kami menemukan terjadinya aktivitas bongkar muat curah padat di pelabuhan rakyat tersebut. Kami juga mendapati bahwa aktivitas tersebut telah banyak merugikan masyarakat, bahkan hampir merenggut nyawa akibat terjadinya tumpahan sisah material yang membuat warga kecelakaan”, kata Ramadan.

“Aktivitas bongkar muat curah padat di Pelabuhan Nusantara Raha ini dilakukan secara terang-terangan meski berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada. Sehingga patut diduga bahwa aktivitas bongkar muat curah padat tersebut melibatkan banyak pihak terutama Kepala Syahbandar Pelabuhan Nusantara Raha”, ujarnya lagi.

Hingga berita ini ditayangkan, media ini terus berupaya melakukan konfirmasi ke pihak KUPP Kelas II Raha, namun belum mendapat akses.

Awak media juga sudah mendatangi Kantor UPP Kelas II Raha, dan melihat secara langsung aktivitas bongkar muat curah padat berupa batu suplit dan pasir di Pelabuhan Nusantara Raha masih terus dilakukan meskipun banyak masyarakat dan penumpang berlalu lalang.

Sementara itu, salah seorang warga dan beberapa pedagang juga berharap agar Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI dapat bekerja profesional dalam menuntaskan kasus ini.

“Kami harap pak Dirjen Capt. Antoni Arif Priadi menuntaskan keluhan kami masyarakat kecil dari kepulauan ini. Kami tidak tahu mau mengadu ke siapa lagi kalau Kepala Syabandarnya disini ikut ‘bermain mata’ dengan pihak perusahaan,” kata Agus, salah seorang masyarakat yang sempat dikonfirmasi jurnalis.**

Artikel ini telah dibaca 85 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polresta Kendari Musnahkan Dua Ton Miras Tradisional

14 Juni 2024 - 14:43 WITA

PT Tiran Didemo, Gegara Dugaan Smelter Fiktif

12 Juni 2024 - 23:14 WITA

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak

12 Juni 2024 - 23:00 WITA

Pertahankan Tanahnya, Tujuh Warga Landipo Ajukan PK di PTUN

9 Juni 2024 - 16:22 WITA

Polresta Kendari Amankan Pelaku Persetubuhan Pelajar SMP

7 Juni 2024 - 16:37 WITA

Menkopolhukam, DPR RI hingga MA Diminta Berantas Dugaan Mafia Hukum di PN Pasarwajo

6 Juni 2024 - 20:13 WITA

Trending di Hukrim