KENDARI – Lembaga Sultra Advocation Center (SAC) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Jumat, 18 September 2026.
Dalam aksinya, SAC mendesak Polda Sultra mengusut kembali dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin yang disebut kembali beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.
Jenderal lapangan aksi, Zul, mengatakan aktivitas pertambangan ilegal kembali berjalan meski sebelumnya sejumlah orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Setelah beberapa oknum ditetapkan sebagai tersangka, aktivitas kembali berjalan. Penyisiran yang dilakukan Polda Sultra tidak membuat para pelaku jera,” kata Zul dalam orasinya.
Zul juga mempertanyakan pola operasi penyisiran aparat. Ia mengklaim para penambang kerap mengetahui lebih dulu ketika polisi akan melakukan operasi.
“Setiap kali Polda Sultra melakukan penyisiran, pihak penambangan seolah sudah mengetahui. Kami menduga ada informan dari internal kepolisian,” ujarnya.
Dugaan adanya kebocoran informasi tersebut belum disertai bukti yang dibuka ke publik. SAC meminta dugaan itu diperiksa secara serius oleh institusi kepolisian.
Selain itu, SAC mendesak Polda Sultra mengevaluasi kinerja Polres Bombana. Menurut Zul, pergantian Kapolres belum menjawab persoalan.
“Pergantian Kapolres baru tidak menjawab persoalan. Aktivitas ilegal justru masih kami temukan,” katanya.
Koordinator lapangan aksi, Dion, mengungkapkan dugaan praktik setoran kepada oknum aparat terkait aktivitas tambang ilegal tersebut. Berdasarkan hasil investigasi internal SAC, setiap mesin disebut memiliki kewajiban setoran.
“Informasi yang kami dapat, setiap mesin dikoordinasikan Rp350 ribu per hari yang disetorkan kepada oknum kepolisian,” ujar Dion.
Ia menilai, jika puluhan mesin beroperasi bersamaan, nilai setoran bisa mencapai jumlah besar dalam satu bulan. Karena itu, ia meminta aparat tidak hanya menangkap pekerja lapangan.
Klaim mengenai adanya setoran tersebut belum dibuktikan secara terbuka dalam aksi itu. SAC meminta Polda Sultra melakukan penyelidikan untuk menguji kebenaran informasi tersebut.
SAC juga mendesak Polda Sultra membentuk tim khusus untuk menangani dugaan penambangan emas tanpa izin di Bombana. Tim tersebut diharapkan tidak hanya melakukan penyisiran, tetapi juga membuka hasil penindakan secara transparan.
“Kami meminta Polda Sultra segera membentuk tim khusus. Jangan hanya melakukan penyisiran, tetapi hasilnya harus dibuka dan siapa aktor intelektualnya harus ditangkap,” kata Dion.
Menurut Dion, penyidikan perlu diarahkan untuk mengungkap keseluruhan rantai aktivitas pertambangan.
“Siapa aktor intelektualnya? Siapa pemodalnya? Siapa yang membekingi? Itu yang harus diungkap,” ujarnya.
SAC menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Polda Sultra memberikan penjelasan mengenai langkah penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang mereka soroti.(red)
