KONAWE SELATAN – Ironi pembangunan tampak jelas di Desa Lamoeri, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara. Di saat desa-desa lain menunjukkan geliat pembangunan melalui pemanfaatan dana desa, Lamoeri justru seperti tertinggal jauh. Belasan tahun dana desa terus dikucurkan, namun warga mengaku nyaris tidak merasakan pembangunan yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Dana desa sejatinya diperuntukkan bagi percepatan pembangunan desa melalui mekanisme APBDes yang terbuka dan transparan. Namun, kondisi Desa Lamoeri menimbulkan tanda tanya besar. Jika melintas ke desa-desa sekitar, pembangunan tampak nyata seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas umum berdiri kokoh. Sebaliknya, di Lamoeri, warga justru bertanya-tanya ke mana arah pembangunan selama ini.
Warga mengaku telah lama mengusulkan pembangunan jembatan untuk membuka akses menuju kebun, yang merupakan sumber penghidupan mereka. Namun usulan tersebut tak pernah mendapat respon serius dari pemerintah desa.
“Sudah lama kami berharap kepala desa Lamoeri mendengar keluhan kami, khususnya pemilik lahan kebun yang tidak bisa diakses kendaraan karena tidak ada jembatan. Tapi setiap Musrenbang, usulan kami tidak pernah didengar,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Karena bertahun-tahun tak digubris, warga akhirnya memilih bergerak sendiri. Dengan dana swadaya, mereka membangun akses seadanya agar kebun tetap dapat dijangkau, meski jauh dari standar kelayakan.
Keluhan warga tak berhenti pada akses kebun. Persoalan keselamatan anak-anak sekolah juga menjadi sorotan. Setiap hari, anak-anak harus menyeberangi jalur berbahaya tanpa jembatan yang memadai.
“Kami prihatin melihat anak-anak sekolah setiap hari menyeberang tanpa jembatan. Itu sangat berbahaya. Akhirnya warga tiap tahun berinisiatif menggalang swadaya, walaupun hasilnya sangat terbatas,” kata warga lainnya.
Kondisi ini dinilai mencerminkan rendahnya perhatian pemerintah desa terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kades kami ini aneh. Yang benar-benar prioritas tidak dibangun, tapi yang tidak ada asas manfaatnya justru dianggarkan,” keluh warga.
Selain itu, warga juga menyoroti keberadaan sebuah bangunan yang berada di sekitar saluran pengairan desa. Bangunan tersebut dinilai tidak memiliki asas manfaat yang jelas, baik untuk pertanian maupun kebutuhan warga, namun disebut dibangun dengan anggaran yang cukup besar.
“Ada bangunan dekat pengairan, tapi sampai sekarang kami tidak tahu fungsinya apa. Tidak menunjang pertanian, tidak digunakan warga, tapi dananya besar,” ungkap seorang warga.
Keberadaan bangunan ini semakin memperkuat dugaan warga bahwa arah pembangunan desa tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat, melainkan ditentukan tanpa perencanaan matang dan partisipasi warga.
Warga menduga adanya proyek siluman di Desa Lamoeri, anggaran tercatat dalam dokumen, namun fisik bangunan tidak pernah terlihat di lapangan. Dugaan tersebut diperkuat dengan pengalaman warga terkait pembagian bantuan tandon air yang dinilai tidak adil.
“Pernah ada pembagian tandon air, tapi yang menerima hanya aparat desa dan sanak saudara. Saat kami tanya kenapa kami tidak dapat, jawabannya katanya sudah dialihkan ke yang lain. Ini jadi tanda tanya besar,” ungkap warga.
Warga menilai praktik tersebut mengarah pada dugaan nepotisme dan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Atas berbagai persoalan tersebut, warga mendesak Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di Lamoeri, termasuk kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus).
Tak hanya itu, warga juga menyatakan siap menempuh jalur hukum.
“Kami berencana melaporkan Desa Lamoeri ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara agar semuanya bisa diperiksa secara transparan dan terang-benderang,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Lamoeri belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan masyarakat. Awak media mengaku pernah menghubungi salah seorang aparat desa namun tidak ada respon.(red)
