PENAFAKTUAL.COM – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menantang Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) untuk menetapkan HH selaku pemilik PT Kurnia Maining Resources (KMR) sebagai tersangka kasus korupsi pertambangan yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyampaikan tantangan tersebut menyusul adanya pemberitaan terkait penetapan 4 tersangka dalam kasus korupsi pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara.
Hendro menilai bahwa HH merupakan pihak yang tepat untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara yang tengah diusut oleh Kejati Sultra.
Menurut Hendro, HH diduga sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Pandu Citra Mulia (PCM) yang menjadi objek penggalian ore nikel secara ilegal di Kabupaten Kolaka Utara.
“Jadi peran HH ini sangat jelas, yang menjadi pertanyaan kok belum ditetapkan sebagai tersangka?” kata Hendro.
Hendro menambahkan bahwa Kejati Sultra melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) telah menguraikan secara jelas terkait peran HH dalam kasus korupsi pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara. Namun, HH tidak ditetapkan sebagai tersangka bersama yang lain.
“Pihak-pihak yang ada kaitannya dengan HH sudah ditetapkan sebagai tersangka, contohnya MLY dan ES. Anehnya HH justru lolos dari penetapan tersangka,” pungkas Hendro.
Menurut Hendro, kejanggalan tersebut mesti bisa dijawab oleh pihak Kejati Sultra, terutama terkait alasan tidak ditetapkannya HH selaku Direktur Utama PT. Kurnia Mining Resources (KMR) sebagai tersangka bersama 5 tersangka lain.
Hendro berharap bahwa Kejati Sultra dapat menindaklanjuti tantangan ini dan menetapkan HH sebagai tersangka jika memang terdapat bukti yang cukup.
“Kita berharap bahwa Kejati Sultra dapat bertindak adil dan transparan dalam menangani kasus korupsi pertambangan ini,” kata Hendro.
Dengan demikian, Ampuh Sultra berharap bahwa kasus korupsi pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara dapat diusut tuntas dan semua pihak yang terlibat dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.(red)
