Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Hukrim · 18 Jan 2024 19:47 WITA ·

Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra


 Kantor PN Jakarta Pusat. sumber: pn-jakartapusat.go.id  Perbesar

Kantor PN Jakarta Pusat. sumber: pn-jakartapusat.go.id

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) PT Antam Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Terbaru, Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta Pusat meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan mantan Gubernur Sultra AM dalam persidangan berikutnya di Jakarta.

Asisten Bidang Intelegen (Asintel) Kejati Sultra, Ade Hermawan dalam rilis persnya mengatakan penuntun umum sudah menjadwalkan dan mengirimkan surat panggilan kepada AM untuk hadir dalam persidangan  berikutnya.

“Sebagai saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan berikutnya, ” Ujar Ade Hermawan dalam rilis pers yang diterima media ini, Kamis, 18 Januari 2024.

Ade Hermawan menjelaskan pemanggilan terhadap AM berdasarkan keterangan beberapa saksi di PN Tipikor Jakarta Pusat, dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pertambangan Nikel di Blok Mandiodo ditemukan fakta adanya peran Mantan Gubernur Sultra AM dalam KSO Antara PT Antam Tbk, Perusda Sultra dan PT Lawu Agung Mining.

“Sehingga Majelis Hakim meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan mantan Gubernur Sultra AM sebagai saksi dipersidangan,” tutupnya.(hus)

Artikel ini telah dibaca 260 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polresta Kendari Musnahkan Dua Ton Miras Tradisional

14 Juni 2024 - 14:43 WITA

PT Tiran Didemo, Gegara Dugaan Smelter Fiktif

12 Juni 2024 - 23:14 WITA

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak

12 Juni 2024 - 23:00 WITA

Pertahankan Tanahnya, Tujuh Warga Landipo Ajukan PK di PTUN

9 Juni 2024 - 16:22 WITA

Polresta Kendari Amankan Pelaku Persetubuhan Pelajar SMP

7 Juni 2024 - 16:37 WITA

Menkopolhukam, DPR RI hingga MA Diminta Berantas Dugaan Mafia Hukum di PN Pasarwajo

6 Juni 2024 - 20:13 WITA

Trending di Hukrim