Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Hukrim · 17 Mar 2023 21:35 WITA ·

PT AMI Diduga Menambang Ilegal Tanpa RKAB dan IPPKH


 DPD LPAKN RI Sultra saat berkunjung ke Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara. Foto: Istimewa Perbesar

DPD LPAKN RI Sultra saat berkunjung ke Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara (DPD LPAKN) Republik Indonesia PROJAMIN Sultra kembali mengunjungi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis, 16 Maret 2023 terkait dengan dugaan penambangan Ilegal Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka yang terindikasi merusak kawasan hutan produksi.

“Dalam aksi kami yang ke-II ini kami berharap akan membuahkan hasil semakin terang benderang dengan harapan direktur PT Akar Mas Internasional (AMI) bisa dijerat pasal pengrusakan hutan”, kata Ketua DPD LPAKN RI Sultra, La Munduru dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, jika merujuk pada UU Minerba, setiap perusahaan yang melakukan penambangan yang masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi wajib hukumnya memiliki dokumen izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Namun, aktivitas PT AMI di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara diduga kuat melakukan perambakan kawasan hutan tanpa mengantongi IPPKH.

Selain itu, PT AMI diduga melakukan penambangan tanpa memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta tidak menunaikan kewajibannya terkait analis dampak lingkungan (AMDAL).

Olehnya itu, DPD LPAKN RI Sultra mendesak Gakkum KLHK, Polda Sultra, Dinas Kehutanan serta Kejati Sultra untuk turun dilapangan guna memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT AMI agar tidak terjadi secara terus menerus

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sultra, Sahid, melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Beni Raharjo membenarkan jika PT AMI tidak memiliki IPPKH.

“PT AMI tidak termasuk dalam daftar pemegang PPKH/IPPKH”, kata Beni Raharjo melalui pesan WhatsAppnya.


Beni Raharjo, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Foto: Husain)

Beni Raharjo bilang, PT AMI yang beroperasi di Kabupaten Kolaka memiliki wilayah sebagian berada pada kawasan hutan.

Olehnya itu, Beni menegaskan bahwa jika PT AMI bekerja dalam IUP nya yang berada kawasan hutan itu adalah illegal.

“Jika bekerja dalam IUP nya yang berada kawasan hutan illegal, jika bekerja dalam IUP nya yang bukan kawasan hutan (APL), ya itu di luar ketentuan peraturan kehutanan”, ungkapnya

Penulis: Husain

Artikel ini telah dibaca 145 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Buat dan Sebar Video Asusila, Pria di Konkep Ditangkap Polisi

22 Februari 2024 - 23:16 WITA

Garap Anak di Bawah Umur, Pemuda Asal Kontunaga Dibekuk Polisi

22 Februari 2024 - 20:39 WITA

Dugaan Illegal Mining di Morombo, IUP Batu Garap Nikel?

17 Februari 2024 - 10:27 WITA

Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi

4 Februari 2024 - 11:47 WITA

Berkas Kasus Korupsi Alkes RS di Surabaya Dikirim ke Kejagung

1 Februari 2024 - 10:27 WITA

Polda Babel Amankan Ribuan Liter BBM Jenis Solar

31 Januari 2024 - 22:00 WITA

Trending di Hukrim