Menu

Mode Gelap
Eks Presiden BEM UHO Minta Pj Gubernur Selesaikan Polemik Pengalihan Rute Kapal di Perairan Cempedak Jalur Kapal Cepat Kendari-Raha Dikembalikan ke Rute Awal Polisi Tangkap 10 Ton Solar Ilegal Milik Kepala Desa Tak Buka Pendaftaran, PPP Fokus Dorong ASR di Pilgub Sultra Benteng Kotano Wuna Sabet Rekor MURI Sebagai Benteng Terluas di Dunia

Hukrim · 20 Feb 2023 22:51 WITA ·

Polda Sultra Limpahkan Lima Tersangka Ilegal Mining di Kejari Konawe


 LIma tersangka ilegal mining PT CMI dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Konawe. Foto: Istimewa 
Perbesar

LIma tersangka ilegal mining PT CMI dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Konawe. Foto: Istimewa

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Kasus ilegal mining atau pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan yang terjadi di Wilayah IUP PT Antam Tbk eks IUP PT Hafar Indotech Blok Mandiodo Desa Puuwonua Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra (Sultra) kini memasuki babak baru.

Hari ini, (Senin, 20 Februari 2023) Penyidik Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus penambangan illegal tersebut di Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra Kompol Ronald Arron Maramis mengatakan bahwa pada 4 November 2022 lalu Penyidik Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh IS, R, dan M.

Kegiatan penambangan illegal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat jenis excavator sebanyak 4 unit.

Kegiatan penambangan ini dibiayai oleh SHC dan dikoordinir oleh CJR selaku Direktur utama dan Direktur PT Cahaya Mineral Investama (CMI).

“Hasil kegiatan penambangan sudh mencapai 819 MT ore nikel”, jelas Kompol Ronald Arron Maramis melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini.

Saat ini Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra menetapkan 5 orang tersangka atas kegiatan penambangan illegal ilegal yaitu IS, R, M, SHC dan CJR.

Penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa 4 unit excavator, 2 tumpukan ore nikel sebanyak 819 MT dan dokumen terkait

Setelah rangkain penyidikan yang dilakukan, kemudian pada tanggal 6 Februari 2023 perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 89 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 37 angka 5 Paragraf 4 Kehutanan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, pasal 56 ke-2 KUHP.

Editor: Husain

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT Tiran Didemo, Gegara Dugaan Smelter Fiktif

12 Juni 2024 - 23:14 WITA

Diduga Beli Ore Ilegal, PT Indonusa Diadukan ke KLHK dan Dirjen Pajak

12 Juni 2024 - 23:00 WITA

Pertahankan Tanahnya, Tujuh Warga Landipo Ajukan PK di PTUN

9 Juni 2024 - 16:22 WITA

Polresta Kendari Amankan Pelaku Persetubuhan Pelajar SMP

7 Juni 2024 - 16:37 WITA

Menkopolhukam, DPR RI hingga MA Diminta Berantas Dugaan Mafia Hukum di PN Pasarwajo

6 Juni 2024 - 20:13 WITA

Kejati Sultra Usut Dugaan Korupsi Proyek di Kabupaten Konawe

5 Juni 2024 - 13:48 WITA

Trending di Hukrim