Menu

Mode Gelap
Proses Lelang Diduga Inprosedural, ULP Muna Dilaporkan ke Polda Sultra Ditreskrimsus Polda Sultra Rutin Patroli Siber Jelang Pilkada 2024 Ruas Jalan Haji Latama di Punggolaka Rusak Parah, Warga: Sering Terjadi Kecelakaan DPMD Muna Pastikan Cakades Terpilih Wawesa dan Oensuli Tetap Dilantik DPP Demokrat Resmi Dukung Lukman – La Ode Ida di Pilgub Sultra

Hukrim · 14 Jun 2024 21:46 WITA ·

Forgema Minta Polda Sultra Periksa UKPBJ Bombana


 Forum Gerakan Mahasiswa Forgema (Forgema) Sultra mengadukan UKPBJ Bombana di Polda Sultra. Foto: Penafaktual.com
Perbesar

Forum Gerakan Mahasiswa Forgema (Forgema) Sultra mengadukan UKPBJ Bombana di Polda Sultra. Foto: Penafaktual.com

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Forum Gerakan Mahasiswa (Forgema) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Polda Sultra untuk segera memeriksa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Kabupaten Bombana.

Koordinator Forgema Sultra Abdul Rahman Fatur mengatakan, Polda Sultra harus segera memeriksa UKPBJ Bombana atas dugaan indikasi kecurangan dalam tender proyek tahun anggaran 2024 ini.

“Berdasarkan fakta pelaksanaan tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Pelaku usaha tidak dapat melakukan penawaran hingga mengakibatkan tidak bisa melakukan pengaplotan,” katanya usai melaporkan UKPBJ Bombana di Polda Sultra, Jumat, 14 Juni 2024.

Pihaknya lanjut Rahman, menduga pelaksanaan tender proyek ini sengaja dimainkan oleh Pokja, karena banyaknya kejanggalan dalam sistem lelang proyek hingga mengakibatkan tidak bisa melakukan penawaran.

“Pelaksanaan tender ini kami sangat duga keras, memiliki pontensi adanya kecurangan. Karena berdasarkan fakta lapangan Pokja Bombana telah mempermainkan sistem tender sehingga kami tidak melakukan penawaran,” ungkapnya.

Untuk itu kata dia, pihaknya mendesak Polda Sultra segera memanggil dan memeriksa seluruh Pokja yang ada di UKPBJ Bombana.

“Aparat penegak hukum perlu melakukan penyelidikan terhadap persoalan ini. UKPBJ dan Pokjanya harus segera diperiksa, karena ini berpotensi adanya dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Pj Bupati Bombana agar mengevaluasi kinerja jajaran UKPBJ Bombana.

“Ini adalah bentuk tindakan nepotisme, dalam hal ini tidak boleh dilakukan instansi Pemerintah karena kita semua punya hak mendapatkan proses dan regulasi yang adil, Makanya Pj Bupati juga harus memerhatikan dan segera mengevaluasi instansi yang ada di Pemerintahahnya,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak UKPBJ Bombana.(dek)

Artikel ini telah dibaca 106 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

PT Bosowa Mining Diduga Fasilitasi Dokumen Terbang Penambang Ilegal

26 Juli 2024 - 00:07 WITA

PT Bintang Mining Indonesia Diduga Menambang Illegal di Konut

25 Juli 2024 - 23:37 WITA

Ampuh Sultra Beberkan Dugaan Sindikat Illegal Mining di Kolaka Utara

25 Juli 2024 - 19:12 WITA

Diduga Illegal Mining, Mabes Polri Didesak Periksa 4 Perusahaan di Kolaka

25 Juli 2024 - 07:49 WITA

Dua Petinggi PT LAM Jadi Tersangka TPPU Korupsi Pertambangan

24 Juli 2024 - 19:21 WITA

CCC dan Polda Sultra Tinjau Lokasi Dugaan Kejahatan Lingkungan 6 Developer di Kendari

24 Juli 2024 - 18:42 WITA

Trending di Hukrim