Menu

Mode Gelap
Pangkas Korupsi, Pengembangan INA Digital Akan Dipercepat Sosok La Ode Darwin dan Asa Baru untuk Rakyat Muna Barat Berpasangan di Pilgup Sultra, Berikut Profil Lukman Abunawas – La Ode Ida Dosen UHO dan Mahasiswa KKN Tematik Lakukan Pendampingan Optimalisasi Media Pembelajaran Interaktif kepada Guru SMPN 10 Kendari Hugua Beberkan Alasan Dampingi Andi Sumangerukka di Pilgub Sultra

Daerah · 22 Jul 2023 08:28 WITA ·

Disnakertrans Muna Bakal Kroscek Polemik Karyawan PLN ULP Raha


 Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muna. Foto: Nursan Perbesar

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muna. Foto: Nursan

PENAFAKTUAL.COM, MUNA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muna akan berkunjung ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Rencana kunjungan Disnakertrans Muna itu guna memastikan informasi yang beredar polemik tenaga kerja (karyawan) yang dipekerjakan tanpa adanya kontrak kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian upah kerja dibawah UMR oleh PT PLN (Persero) ULP Raha.

“Kami akan segera berkunjung ke PLN Raha, untuk menanyakan jumlah karyawan kontraknya, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, serta upah kerja dan upah penambahan volume kerjanya,” ungkap Kepala Bidang Kerja Sama, Pengupahan, dan Penyelesaian Hubungan Industri Disnakertrans Muna, La Molindu.

La Molindu berkata akan memastikan setiap karyawan mendapatkan haknya, dan PLN Raha harus mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta memberitahukan status karyawannya melalui kontrak kerja sesuai aturan perundang-undangan.

“Ini sudah tanggungjawab kami untuk pastikan. Mengikutsertakan karyawan ke BPJS, maka dinilai sudah memperhatikan kesejahteraan bagi karyawannya, selain gaji yang diterima tiap bulan, agar pekerjanya juga nyaman dalam menjalankan aktivitas,” ujar La Molindu baru-baru ini.

Menurutnya, memberikan program perlindungan bagi para karyawan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan, agar karyawan semakin produktif melaksanakan kinerja yang menjadi kewajibannya.

“Wajib bagi setiap perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan ke BPJS. Ini menyangkut kesejahteraan, selain gaji atau upah,” tambahnya.

Ditegaskan La Molindu, jangan sampai ada perusahaan yang tidak mau mendaftarkan dan membayarkan iuran wajib bagi karyawan atau pekerjanya.

“Bila hal ini tidak dijalankan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi bahkan hingga sanksi pidana penjara,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil manager PLN Raha, Romi Setiawan saat dikonfirmasi via telpon oleh awak media mengaku tidak bisa berkomentar jika belum mendapat izin dari Manager PLN Raha.

“Saya tidak bisa berkomentar, kecuali ada izin Pak manager PLN” ungkapnya.

Sedangkan Manager PLN Raha, Sadrach saat dikonfirmasi via WA dan telepon genggam belum merespon dan memberikan tanggapan.

Penulis: Nursan

Artikel ini telah dibaca 160 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Kemenhub Belum Keluarkan Izin Pembangunan Jetty PT Margo Karya Mandiri

14 September 2024 - 01:03 WITA

Berbagai Kebahagiaan, PT Tristaco Bagaikan Sembako kepada Panti Asuhan di Kendari

13 September 2024 - 18:21 WITA

Tak Dikelola dengan Baik, TPAS Sidodadi Ancam Kesehatan Masyarakat

12 September 2024 - 06:37 WITA

Jelang Pilkada 2024, Ketua APDESI Sultra Imbau Pengurus Jaga Netralitas

11 September 2024 - 16:05 WITA

KUPP Kelas III Lapuko Gelar Dialog dan Silaturahmi dengan Mitra Kerja

10 September 2024 - 16:29 WITA

KUPP Molawe Ditunjuk Jadi Komandan Upacara Harhubnas 2024 di Sultra

9 September 2024 - 20:14 WITA

Trending di Daerah