Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Daerah · 22 Jul 2023 08:28 WITA ·

Disnakertrans Muna Bakal Kroscek Polemik Karyawan PLN ULP Raha


 Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muna. Foto: Nursan Perbesar

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muna. Foto: Nursan

PENAFAKTUAL.COM, MUNA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Muna akan berkunjung ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ULP Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Rencana kunjungan Disnakertrans Muna itu guna memastikan informasi yang beredar polemik tenaga kerja (karyawan) yang dipekerjakan tanpa adanya kontrak kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian upah kerja dibawah UMR oleh PT PLN (Persero) ULP Raha.

“Kami akan segera berkunjung ke PLN Raha, untuk menanyakan jumlah karyawan kontraknya, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, serta upah kerja dan upah penambahan volume kerjanya,” ungkap Kepala Bidang Kerja Sama, Pengupahan, dan Penyelesaian Hubungan Industri Disnakertrans Muna, La Molindu.

La Molindu berkata akan memastikan setiap karyawan mendapatkan haknya, dan PLN Raha harus mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta memberitahukan status karyawannya melalui kontrak kerja sesuai aturan perundang-undangan.

“Ini sudah tanggungjawab kami untuk pastikan. Mengikutsertakan karyawan ke BPJS, maka dinilai sudah memperhatikan kesejahteraan bagi karyawannya, selain gaji yang diterima tiap bulan, agar pekerjanya juga nyaman dalam menjalankan aktivitas,” ujar La Molindu baru-baru ini.

Menurutnya, memberikan program perlindungan bagi para karyawan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan, agar karyawan semakin produktif melaksanakan kinerja yang menjadi kewajibannya.

“Wajib bagi setiap perusahaan untuk mengikutsertakan karyawan ke BPJS. Ini menyangkut kesejahteraan, selain gaji atau upah,” tambahnya.

Ditegaskan La Molindu, jangan sampai ada perusahaan yang tidak mau mendaftarkan dan membayarkan iuran wajib bagi karyawan atau pekerjanya.

“Bila hal ini tidak dijalankan, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi bahkan hingga sanksi pidana penjara,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil manager PLN Raha, Romi Setiawan saat dikonfirmasi via telpon oleh awak media mengaku tidak bisa berkomentar jika belum mendapat izin dari Manager PLN Raha.

“Saya tidak bisa berkomentar, kecuali ada izin Pak manager PLN” ungkapnya.

Sedangkan Manager PLN Raha, Sadrach saat dikonfirmasi via WA dan telepon genggam belum merespon dan memberikan tanggapan.

Penulis: Nursan

Artikel ini telah dibaca 159 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Kades dan Pengurus Apdesi se-Sultra Ikut Sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2024

18 Mei 2024 - 18:07 WITA

Tak Tunaikan Kewajibannya, Jalan Hauling PT OSS Diblokade

16 Mei 2024 - 23:35 WITA

Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Puskesmas Kabaena Timur Sosialisasikan Program P4K

16 Mei 2024 - 11:15 WITA

Infrastruktur Tak Memadai, Perumahan Bumi Praja Residence Tergenang Banjir

15 Mei 2024 - 18:29 WITA

Pemda Konut Terima Bantuan Penanganan Banjir dari BNPB RI

15 Mei 2024 - 11:25 WITA

Dukung Pengurangan Emisi Karbon, DWP Dishut Sultra Tanam Pohon di Kawasan Bendungan Ameroro

11 Mei 2024 - 08:18 WITA

Trending di Daerah