Menu

Mode Gelap
Rudapaksa Anak Dibawa Umur, Bendahara PT TMS Ditangkap Polisi Bocah di Muna Ditemukan Tak Bernyawa di Pinggir Laut Waspada Penipuan Whatsapp, Ini Modus Terbaru 2024 Sidang Tipikor PT Antam, Hakim Minta JPU Hadirkan Eks Gubernur Sultra Sosok Jenderal yang Sederhana dan Rendah Hati itu Telah Berpulang

Daerah · 16 Mar 2023 15:19 WITA ·

Bakal Gelar Aksi Mogok Kerja, Berikut Tuntutan Serikat Pekerja PT VDNI dan PT OSS


 Ilustrasi. Sumber: hukumonline.com Perbesar

Ilustrasi. Sumber: hukumonline.com

PENAFAKTUAL.COM, KENDARI – Aliansi Serikat Buruh tenaga kerja PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS), di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar aksi mogok kerja secara besar-besaran.

Pembina Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Konawe, Kasman Hasbur dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa rencananya aksi mogok kerja buruh di perusahaan industri terbesar di Sulawesi Tenggara itu akan digelar pada 22 Maret 2023. Mogok kerja ini akan dilakukan sebagai bentuk protes soal upah yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kami dari Aliansi Serikat Pekerja PUK KSPN PT OSS, VDNI dan SPTK Kabupaten Konawe akan melaksanakan aksi mogok kerja sesuai Pasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja,” kata Kasman Hasbur, Kamis, 16 Maret 2023.

Kasman mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan upaya mediasi sebelumnya dengan pihak perusahaan yakni PT VDNI dan PT OSS. Mereka meminta solusi untuk pemecahan masalah upah tersebut, namun tidak membuahkan hasil.

“Kami menduga perusahaan melakukan pungutan liar (pungli) melalui denda-denda karyawan, dan banyak kecurangan lainnya,” ungkapnya.

Terkait rencana aksi mogok besar-besaran buruh tersebut, Kasman menyebut telah bersurat ke beberapa instansi terkait, mulai dari Dinas Ketenagakerjaan, Kepolisian hingga di Dewan Perwakilan Rakyat Daearah (DPRD).

“Kami sudah bersurat ke Disnakertrans, Polda, DPRD,” ucapnya.

Berikut ini Tuntutan Buruh soal aksi mogok kerja.

  1. Mendesak perusahaan melaksanakan prosedur perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.
  2. Pihak perusahaan merealisasikan upah atau gaji pokok plus tunjangan sesuai yang tertera dalam website upahkerja.com.
  3. Mendesak pimpinan manajemen pusat agar mencopot HRD PT OSS dan VDNI.

Editor: Husain

Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Polda Sultra Komitmen Wujudkan Seleksi yang Bersih dan Transparan

26 Februari 2024 - 13:03 WITA

KSOP Kendari Mediasi Pelaku Usaha Pasir dengan ESDM Sultra

23 Februari 2024 - 14:16 WITA

Jumat Curhat, Kapolsek Wolasi Edukasi Pelajar SD

23 Februari 2024 - 11:52 WITA

Raih Suara Terbanyak, Fadhal Rahmat Tunaikan Janjinya Perbaiki Jalan Jambu

22 Februari 2024 - 15:32 WITA

Empat Hari Pasca Pemilu, Arus Balik di Pelabuhan Tampo Masih Padat

18 Februari 2024 - 15:28 WITA

Lima TPS di Kendari Bakal Dilakukan PSU

18 Februari 2024 - 10:27 WITA

Trending di Daerah